Gjm24jam.id - Muaro Jambi - Sepanjang tahun 2024, hutan di Pulau Sumatra tercatat menyusut hingga 78.030 hektare secara bersih, dengan Jambi masuk dalam lima provinsi penyumbang deforestasi terbesar. Dalam kurun satu tahun saja, sekitar 8.290,6 hektare hutan Jambi hilang, menandakan laju kerusakan yang masih sangat serius.
Memasuki tahun 2025, ancaman tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan telah menghanguskan lebih dari 400 hektare kawasan hutan dan lahan sejak awal tahun. Titik panas terus terpantau melalui pemantauan satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memperlihatkan lemahnya upaya pencegahan yang dilakukan.
Ironisnya, meskipun sekitar 32 persen dari total 2,12 juta hektare kawasan hutan Jambi berstatus kawasan konservasi nasional, wilayah di luar zona tersebut tetap sangat rentan terhadap alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan.
Di balik slogan “pembangunan berkelanjutan” yang kerap digaungkan, praktik di lapangan justru memperlihatkan kontradiksi: hutan terus ditebang untuk ekspansi sawit, pertambangan, dan pembukaan lahan baru, sementara pengawasan dan penegakan hukum berjalan setengah hati.
Sebagai mahasiswa yang memiliki kesadaran kritis, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah model pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elite layak dipertahankan jika harus mengorbankan hutan sebagai penyangga kehidupan? Kerusakan ini bukan hanya mengancam satwa liar, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko banjir, kebakaran, hingga rusaknya ekosistem gambut.
Karena itu, sudah saatnya suara publik dan kalangan intelektual menuntut transparansi perizinan lahan, perlindungan nyata bagi masyarakat adat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Hutan Jambi tidak boleh terus dijadikan korban dari pembangunan yang tak mengenal batas ( Redaksi)
0Komentar